Pelabuhan Bima Berbenah, Undang Banyak Kapal Untuk Singgah
Kota Bima di Pulau Sumbawa, Provinsi Mataram, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu pulau yang memiliki kekayaan komoditas pertanian dan pertanian yang melimpah. Contohnya, sapi dan bawang merah. Untuk itu, pulau yang dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari Lombok dengan pesawat jenis ATR ini direncanakan untuk melakukan pembenahan, terutama di bidang kepelabuhan. Tujuannya, agar lebih banyak kapal bersandar di pelabuhan Bima, dan memuat komoditas pertanian dan peternakan dari wilayah ini.
Pada, Minggu (10/9/2017), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meneken kesepakatan kerja sama operasional antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan PT Pelindo III untuk alih operasional Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bima. Kesepakatan ini, masih harus mendapatkan restu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebab dalam rencana pengembangan bisnis pascakesepakatan, Pelindo III akan menambah panjang dermaga agar lebih banyak kapal bersandar dan muatan yang bisa dibongkar. Nilai pembangunannya sendiri ditaksir Rp 100 miliar. Jika tak ada aral melintang, pembangunan tambahan dermaga akan dimulai pada 2018 mendatang. Dermaga yang akan mendapatkan tambahan panjang yakni dermaga Nusantara untuk bersandar kapal 5.000 dead weight ton (DWT), saat ini panjangnya 50 meter dan akan ditambah jadi 150 meter.
Kemudian, kapal pesiar rakyat (pelra) untuk kapal andar 2.000 DWT akan diperpanjang dari 50 meter menjadi 200 meter. Kemudian lapangan dihitung akan dibangun 1.600 meter persegi, muat untuk 1.000 kontainer per tahun. KSOP Bima sendiri dibangun pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2015 dengan dana APBN sebesar Rp 127 miliar. Sebelum adanya kerja sama alih operasi antara Kemenhub dan Pelindo III, pelabuhan ini dikelola bersama oleh Kemenhub dan Pelindo III. M Junaidin, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima, mengatakan dengan adanya kesepakatan ini maka operasional Pelabuhan Bima berada di tangan Pelindo III, sehingga Kemenhub tidak terpecah fokus sebagai regulator dan operator. “Dari pihak Kemenhub, kami akan lebih hemat anggaran pembangunan dan operasional bandara. (**)