Penjabat (Pj) Sekda Kota Bima didampingi oleh Asisten III Setda Kota Bima, Kepala BPKAD dan Kabid Aset BPKAD menghadiri rapat koordinasi bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna membahas kelengkapan administrasi dan surat pengajuan terkait aset pembangunan rumah sakit di lokasi yang telah ditetapkan pada Kantor Dinas Dukcapil Kota Bima. Kamis, 16 Januari 2025.

Rapat yang berlangsung di Kantor KPKNL ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan tertib administrasi aset yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. 

Pembangunan rumah sakit baru tersebut didasari oleh program prioritas Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dimulai dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

Dalam Berbagainya, Pj. Sekda Kota Bima menekankan pentingnya pengelolaan aset yang sesuai aturan, terutama terkait kepemilikan dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya. “Pembangunan rumah sakit ini merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan kelengkapan alat kesehatan yang lengkap, oleh karena itu segala urusan administrasi terkait aset harus diselesaikan dengan cermat agar tidak menjadi kendala di kemudian hari,” ujarnya.

Selain itu, Kepala KPKNL memberikan pemaparan teknis mengenai mekanisme pengajuan dan pengelolaan aset, termasuk penilaian, validasi dokumen kepemilikan dan pelengangan.

Diskusi juga membahas langkah-langkah strategi untuk menyelesaikan potensi kendala administrasi yang dapat menghambat proses pembangunan.

Di Akhir Segalanya, Pj. Sekda berharap agar seluruh pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk mempersiapkan penyelesaian administrasi aset.  “Semoga hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan rumah sakit di lokasi yang telah ditetapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Bima,” tutupnya.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas aset sebagai langkah awal dalam mendukung realisasi pembangunan rumah sakit tersebut.

(***)