Wakil Wali Kota Bima memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas langkah-langkah pengamanan aset daerah, khususnya terkait penanganan satu objek tanah di kawasan Amahami yang menjadi fokus pembahasan pada pertemuan tersebut. Senin, (12/1/2025)

Rakor ini diadakan untuk memperjelas status dan permasalahan hukum yang muncul atas lahan yang direncanakan untuk pembangunan kolam retensi. Dalam pembahasan terungkap adanya kendala terkait munculnya sertifikat hak milik masyarakat pada objek tanah yang sebelumnya telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima sebagai aset resmi daerah.

Wakil Wali Kota Bima Fery Sofiyan SH dalam Arahnya menegaskan bahwa pertemuan ini secara khusus terfokus pada status lahan yang dipergunakan untuk pembangunan kolam retensi yang akan dilaksanakan tahun ini. Beliau menekankan pentingnya penanganan secara keseluruhan mengingat adanya tumpang tindih sertifikat yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek strategis tersebut.

“Tanah ini merupakan aset yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kota Bima. Saya meyakini bahwa surat pelimpahan tersebut dibuat secara sah oleh pejabat negara, dan pemerintah kota kembali mengadministrasikannya sebagai aset daerah, meskipun terdapat beberapa masalah wilayah,” tegasnya

Beliau menambahkan bahwa penyelesaian persoalan ini menjadi penting untuk menjaga marwah dan kewibawaan pemerintah. "Kita hadir di sini bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama negara. Kita ingin membedah dan mendiskusikan permasalahan ini secara rinci agar menghasilkan kesimpulan yang kuat sebagai dasar penetapan bahwa tanah tersebut adalah aset negara. Saya berharap keikhlasan semua pihak untuk memberikan pandangan dan pendapat demi penyelesaian masalah ini," ujar beliau.

Dalam rakor tersebut disepakati juga bahwa pembahasan akan dilakukan secara bertahap dengan memisahkan setiap objek tanah agar proses verifikasi dan penyelesaiannya dapat dilakukan lebih fokus dan akurat. Adapun objek yang paling mendesak untuk dituntaskan adalah yang berkaitan dengan proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

(***)