Nama Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si menempati posisi penting dalam sejarah pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Beliau dikenal sebagai gubernur pertama dari kalangan sipil sekaligus putra daerah asli Bima NTB yang berhasil mencapai posisi tertinggi pemerintahan provinsi pada era Reformasi.

Bagi masyarakat Pulau Sumbawa, sosok Harun Al-Rasyid memiliki arti lebih dari sekadar pejabat pemerintahan. Ia dipandang sebagai simbol keberhasilan putra daerah Bima yang mampu berkiprah di tingkat nasional dan kembali membangun tanah kelahirannya di tengah masa transisi politik Indonesia pasca-runtuhnya Orde Baru.

Selain dikenal sebagai birokrat berpengalaman, Harun Al-Rasyid juga tercatat dalam dinamika awal aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang mulai menguat pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an.

• Latar Belakang dan Pendidikan

Harun Al-Rasyid lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 27 Desember 1942. Ia tumbuh dalam lingkungan masyarakat Bima yang menjunjung tinggi pendidikan, kedisiplinan, dan pengabdian kepada negara. Beliau menempuh pendidikan hingga meraih gelar Magister Sains (M.Si) dan dikenal sebagai sosok birokrat yang memiliki kapasitas administrasi pemerintahan yang kuat.

• Karier Pemerintahan di Jakarta

Sebelum menjadi Gubernur NTB, Harun Al-Rasyid meniti karier birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa jabatan penting yang pernah diembannya antara lain:

— Wali Kota Jakarta Selatan (1989–1993)

— Wali Kota Jakarta Utara

— Sejumlah posisi strategi birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Karier tersebut menjadikannya salah satu putra NTB yang cukup diperhitungkan di tingkat nasional pada masa itu.

• Menjadi Gubernur NTB di Era Reformasi

Pada tanggal 31 Agustus 1998, Harun Al-Rasyid dilantik sebagai Gubernur NTB menggantikan Drs. H. Warsito. Masa kepemimpinannya berlangsung pada periode yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu:

— Jatuhnya Orde Baru

— Krisis ekonomi nasional

— Awal Reformasi

— Serta dimulainya era otonomi daerah

Sebagai Gubernur, Harun Al-Rasyid menghadapi tantangan berat: pemulihan ekonomi masyarakat, stabilitas sosial-politik, reformasi birokrasi, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di NTB.

• Program dan Gagasan Pembangunan GEMA PRIMA

Program unggulan beliau dikenal dengan nama: GEMA PRIMA (Gerakan Mandiri Perubahan Perilaku Masyarakat dan Aparat). Program ini menekan:

— Perubahan pola pikir masyarakat

— Peningkatan disiplin aparatur

— Penguatan kemandirian ekonomi

— Pembangunan SDM NTB

Dalam konteks Reformasi, program tersebut dianggap sebagai upaya membangun budaya pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

• Peningkatan Mobilitas Tenaga Kerja

Pada masa kepemimpinannya, NTB mulai dikenal sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri, terutama:

— Malaysia

— Arab Saudi

— Negara Timur Tengah lainnya.

Kebijakan tersebut muncul sebagai salah satu solusi ekonomi masyarakat pasca krisis moneter tahun 1998. Namun di sisi lain, fenomena TKI/TKW juga menjadi catatan sosial penting dalam sejarah pembangunan NTB.

• Keterkaitan dengan Aspirasi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS)

— Latar Belakang Munculnya Aspirasi PPS

Pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) mulai berkembang kuat di wilayah Pulau Sumbawa, meliputi:

— Kabupaten Sumbawa

— Kabupaten Dompu

— Kabupaten Bima

— Kota Bima

— Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat

Gerakan ini lahir dari berbagai faktor:

— Ketimpangan pembangunan

— Jarak geografis dengan pusat pemerintahan NTB di Pulau Lombok

— Distribusi anggaran

— Serta keinginan percepatan pembangunan kawasan Pulau Sumbawa.

• Posisi Harun Al-Rasyid terhadap PPS

Sebagai Gubernur NTB pada masa awal menguatnya aspirasi PPS, posisi Harun Al-Rasyid cukup strategis dan sensitif. Berdasarkan sejumlah catatan diskusi politik daerah dan narasi tokoh PPS, Harun Al-Rasyid diketahui cukup memahami aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa karena beliau sendiri berasal dari Bima. Namun, sebagai gubernur aktif saat itu, beliau juga harus menjaga stabilitas politik dan keutuhan pemerintahan Provinsi NTB di tengah masa Reformasi yang penuh gejolak.

Oleh karena itu, pendekatan beliau terhadap PPS cenderung moderat, komunikatif dan berhati-hati.

Beliau tidak dikenal sebagai tokoh yang secara terbuka memimpin gerakan PPS, tetapi dipandang memberi ruang dialog dan komunikasi terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa.

• Masa Kepemimpinan yang Membuka Ruang Otonomi Daerah

Salah satu hal penting pada masa Harun Al-Rasyid adalah dimulainya implementasi Otonomi Daerah pasca-Reformasi yang membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperjuangkan pemekaran wilayah, peningkatan kewenangan daerah dan percepatan pembangunan daerah.

Situasi politik nasional saat itu membuat gagasan terbentuknya provinsi baru mulai berkembang di berbagai daerah Indonesia, termasuk PPS. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Harun Al-Rasyid menjadi bagian dari fase awal sejarah perjuangan PPS modern.

• Hubungan dengan Tokoh-Tokoh Pulau Sumbawa

Pada masa kepemimpinannya, banyak tokoh Bima, Dompu, dan Sumbawa mulai aktif membangun komunikasi politik mengenai masa depan Pulau Sumbawa. Beberapa kalangan menilai bahwa tokoh Harun Al-Rasyid menjadi inspirasi psikologis penting bagi masyarakat Pulau Sumbawa: bahwa putra daerah mampu memimpin, mampu tampil di tingkat nasional, dan mampu memperjuangkan kepentingan wilayahnya. Hal tersebut di atas ikut memperkuat semangat kolektif masyarakat Pulau Sumbawa dalam mendorong pemerataan pembangunan.

• Kiprah Politik Nasional

Setelah masa jabatannya sebagai gubernur berakhir pada tahun 2003, Harun Al-Rasyid melanjutkan kiprah politik sebagai:

— Anggota DPD RI

— DPR RI periode (2004–2009, DPD RI, dan DPR RI 2009–2013).

Saat menjabat di DPR RI, beliau tetap aktif memperjuangkan isu pembangunan daerah dan kepentingan NTB.

• Penghargaan dan Pengakuan

Atas pengabdiannya, Harun Al-Rasyid menerima berbagai penghargaan nasional, di antaranya:

— Bintang Jasa Utama

— Satya Lencana Wirakarya

— Pertasi Kencana

Namanya juga diusulkan menjadi nama ruas jalan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya terhadap pembangunan NTB.

• Warisan dan Makna Historis

Harun Al-Rasyid dikenang sebagai:

— Gubernur sipil pertama NTB

— Birokrat nasional asal Bima

— Pemimpin masa transisi Reformasi

— Simbol kebangkitan putra daerah NTB di tingkat nasional.

Dalam konteks Pulau Sumbawa, namanya juga menjadi bagian dari sejarah awal dinamika perjuangan PPS, terutama karena beliau memimpin NTB saat aspirasi tersebut mulai tumbuh secara lebih terbuka di era Reformasi.

• Catatan Penulis

Dr. H. Harun Al-Rasyid adalah contoh pemimpin birokrasi yang lahir dari daerah, tumbuh dalam disiplin pemerintahan, dan berhasil mencapai posisi strategis nasional tanpa meninggalkan identitas daerahnya. Bagi masyarakat Pulau Sumbawa, sosok beliau tidak hanya dikenang sebagai Gubernur NTB, tetapi juga sebagai simbol bahwa putra daerah mampu tampil memimpin di tengah perubahan besar bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah PPS, era kepemimpinan Harun Al-Rasyid menjadi salah satu fase penting yang membuka ruang demokrasi, otonomi daerah, dan keberanian masyarakat Pulau Sumbawa untuk mulai menyuarakan masa depan wilayahnya sendiri secara lebih terbuka dan konstitusional. (***)