???????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????

AKBP Didik Putra Kuncoro merupakan perwira menengah Polri yang memiliki pengalaman di berbagai posisi strategis sebelum menjabat sebagai Kapolres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat. Ia diketahui pernah bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB sebelum dipromosikan menjadi Kapolres untuk memperkuat keamanan di wilayah hukum Kota Bima.

Namun, kariernya berakhir setelah ia dipecat secara tidak hormat (PTDH) dari Kepolisian dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri terkait kasus perlindungan narkotika serta dugaan penerimaan aliran dana miliaran rupiah dari bandar narkoba. Berdasarkan pemeriksaan Divisi Propam Polri, ia terbukti bersalah menyimpan koper berisi sabu dan ekstasi, serta menerima aliran dana suap. 

Bareskrim Polri menetapkan statusnya sebagai tersangka setelah hasil tes rambut dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Ia juga menjadi tersangka tindak pidana penerimaan aliran dana dari bandar narkoba yang diduga mengalir melalui mantan anak buahnya, Kasat Narkoba Polres Bima Kota. Kasus ini juga berdampak pada keluarganya, di mana istrinya dinyatakan mengonsumsi ekstasi positif dan saat ini menjalani rehabilitasi di BNN.

Usai dipecat dari Polri, Didik Putra Kuncoro dijerat tindak pidana narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akibat pelanggaran berlapis tersebut, ia terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati, serta denda miliaran rupiah.

Pelajaran yang bisa diambil dari kasus Didik Putra Kuncoro adalah bahwa integritas merupakan fondasi utama bagi setiap penegak hukum. Seorang petugas yang sebelumnya bertugas di bidang pemberantasan narkoba justru melibatkan kasus serupa, sehingga menunjukkan bahwa jabatan dan pengalaman tidak seseorang menjamin terhindar dari otoritas jika integritasnya lemah. 

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya sistem pengawasan internal yang konsistensi agar pelanggaran dapat ditindak sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Dari sisi hukum, pelanggaran berlapis seperti narkotika dan tindak pidana pencucian uang membawa konsekuensi berat, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi keluarga dan citra institusi. 

Di sisi lain, proses hukum yang berjalan menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum tetap ditegakkan tanpa memandang pangkat. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian hanya bisa dijaga jika setiap anggota mampu menjaga amanah dan menghindari segala bentuk penyimpangan. (***)