Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menorehkan pencapaian krusial dalam sektor menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), NTB mencatatkan angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) terendah di Indonesia, yakni hanya sebesar 2,67 persen.

?Dalam rilis visual data indikator tersebut, NTB berada di urutan ke-38 dari 38 provinsi. Dalam konteks nasional ketidakcukupan pangan, posisi paling buncit atau terbawah ini justru menandakan indikator kinerja terbaik secara.

?Merujuk pada persentase tersebut, secara matematis hanya ada sekitar 2 hingga 3 dari setiap 100 warga di NTB yang konsumsi energinya masih berada di bawah standar kecukupan minimum. Capaian ini menjadi potret nyata dari kuatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga masyarakat NTB.

?Lampaui DKI Jakarta dan Bali

?Indikator ketahanan pangan NTB tercatat mampu mengungguli sejumlah provinsi yang selama ini memiliki pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi. Angka PoU NTB yang menyentuh 2,67 persen berada di bawah Provinsi Banten (2,88 persen), DKI Jakarta (3,22 persen), dan Bali (3,36 persen).

?Data ini menunjukkan bahwa kemampuan akses dan penyediaan pangan masyarakat di akar rumput wilayah NTB relatif lebih merata dan stabil dibandingkan wilayah metropolitan maupun pusat pariwisata tersebut.

?Jauh di Bawah Rata-Rata Nasional

?Jika dikomparasikan dengan parameter makro, posisi NTB berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencatat tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di angka 7,89 persen. Kinerja ketahanan pangan rumah tangga di NTB hampir sepanjang kali lebih baik dari standar rata-rata tanah air.

?Di sisi lain, pemanasan pangan masih memberikan dampak pada sejumlah wilayah di kawasan timur Indonesia lainnya. Beberapa provinsi tercatat masih berada di atas rata-rata nasional, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 12,12 persen, Maluku sebesar 30,54 persen, dan Papua Tengah yang menyentuh angka 32,30 persen.

?Keberhasilan NTB menekan angka PoU hingga ke level terendah se-Indonesia ini menjadi sinyal positif bagi kelanjutan program pemahaman pangan daerah, sekaligus menjadi modal sosial yang kuat dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) ke depan.

(***)