Dalam upaya mengendalikan inflasi dan memperkuat perekonomian lokal, Pemerintah Kota Bima menggelar Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah pada hari ini, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Selasa 17 Oktober 2023.

Rapat yang diselenggarakan secara virtual ini dipimpin oleh Asisten II Sekretaris Daerah (Setda) Kota Bima Drs. Abdul Gawis, yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan daerah.

Rapat Vicon yang berlangsung dengan lancar ini menghadirkan para perwakilan dari berbagai sektor, termasuk para pejabat pemerintahan, serta para sarjana. Tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas strategi pengendalian inflasi di daerah, serta menggali solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah gejolak ekonomi global.

Dalam sambutannya, Abdul Gawis menyampaikan pentingnya urgensi kerjasama antarinstansi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Kerjasama yang erat dan sinergi yang kuat antara sektor-sektor ekonomi dan pemerintah adalah kunci untuk mengendalikan inflasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Bima,” ungkapnya.

Dalam vicon tersebut di paparkan bahwa inflasi tahun 2022 mencapai angka 2,28%, sementara inflasi bulan terakhir (atau inflasi bulan ke bulan) sebesar 0,19%

Rakor Vicon ini juga membahas peran APBD untuk mengendalikan inflasi dan pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa di tingkat lokal. Edukasi keuangan kepada masyarakat juga menjadi fokus dalam rapat ini, dengan harapan agar masyarakat lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan inflasi.

Rapat Vicon ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menghadapi tantangan inflasi. Para peserta menyatakan komitmen mereka untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Vicon ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah, namun juga semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah.

(***)