Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH, memberikan penjelasan resmi mengenai kontroversi penggunaan fasilitas Hotel Mutmainah sebagai tempat tinggal sementara untuk Pj. Wali Kota Bima. 

Dalam klarifikasinya, Drs. Mukhtar menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Pemilihan Hotel Mutmainah sebagai tempat tinggal sementara Pj. Wali Kota Bima adalah keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor darurat karena belum ditemukannya rumah kediaman yang representatif dan layak untuk dijadikan contoh rumah dinas kepala daerah.

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah tersedianya fasilitas yang memadai, berupa ruang rapat dan audiensi dengan masyarakat, ballroom untuk pertemuan formal dan acara formal lainnya serta fasilitas parkir yang memadai, dan fasilitas tersebut tersedia di Hotel Mutmainnah sebagai Rumah Dinas sementara.

Perlu diketahui dan digarisbawahi bersama bahwa hingga saat ini, Pemerintah Kota Bima belum memiliki Rumah Dinas Resmi untuk kepala daerah, dan sebenarnya proses penggunaan infrastruktur investasi pribadi maupun komersil untuk rumah dinas adalah hal yang wajar jika dijadikan opsi guna menjamin ketersediaan  hak-hak kepala daerah" , ujar Drs. Mukhtar.

Sekda juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada faktor keamanan dan privasi, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. "Kami telah menyesuaikan kebijakan ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menjalankan tanggung jawab untuk menjaga dana publik", menambahkan.

Lebih detailnya, Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH, memberikan klarifikasi lanjutan terkait kontroversi penggunaan Hotel Mutmainah dan mengungkap alternatif pemanfaatan rumah warga sebagai rumah dinas sementara untuk Pj. Walikota Bima.

Dr. Mukhtar menjelaskan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan opsi penggunaan rumah warga sebagai alternatif untuk rumah dinas Pj. Wali Kota Bima. "Kami memperhatikan masyarakat terkait efisiensi anggaran dan transparansi. Sebagai langkah proaktif, kami telah melakukan kajian untuk menggunakan rumah warga sebagai rumah dinas sementara Pj. Walikota Bima, akan tetapi belum ditemukan rumah yang sesuai dengan standar dan representasi kebutuhan pimpinan daerah, sehingga untuk sementara Pj. Walikota Bima memanfaatkan hotel Mutmainah sebagai rumah dinas yang representatif," katanya.

Sekda menekankan bahwa proses ini melibatkan evaluasi ketat terhadap kelayakan rumah-rumah warga yang mungkin dapat dijadikan contoh tempat tinggal sementara. "Kami ingin memastikan bahwa alternatif yang diambil dapat memenuhi standar keamanan, privasi, dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh Pj. Wali Kota Bima sebagai kepala daerah," menambahkan.

Dr. Mukhtar, MH, menegaskan komitmen untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat dan membuka partisipasi ruang dalam pengambilan keputusan terkait masalah ini. "Kami menyambut masukan dan saran dari masyarakat, dan kami akan terus berusaha mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama," jelasnya. 

Drs. Mukhtar, MH, mengajak masyarakat untuk memahami konteks dan alasan dibalik keputusan ini serta menegaskan bahwa pemikirannya tetap terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat. "Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal dan transparan dalam setiap kebijakan yang diambil demi kepentingan daerah," kesimpulan.

(***)