Denpasar, Selasa, 6 Februari 2024, Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, turut serta menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar, Bali. Acara ini menampilkan sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas secara berani, Plt Kepala BKN RI, Drs. Haryono Dwi Putranto, M.Hum, jajaran KASN RI, seluruh jajaran BKN Kantor Regional X Denpasar, dan Kepala daerah se-Bali Nusra.

Rakor tersebut menyoroti pentingnya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kerangka sistem meritokrasi, sebagai langkah strategis menuju terbentuknya birokrasi berkelas dunia. Dalam konteks menghadapi momentum pemilu, pembahasan isu netralitas ASN tersebut menjadi semakin relevan.

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas melalui zoom meeting keberadaan ASN yang netral dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk menjamin proses demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari pengaruh politik yang tidak sehat. Beberapa alasan mengapa ASN harus netral adalah karena itu adalah sebagai bentuk kewajiban profesionalisme dimana ASN memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus tetap profesional, bebas dari kepentingan politik, dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.

Lebih lanjut Menpan RB juga menegaskan bahwa seluruh jajaran birokrasi harus memastikan keinginan dan kualitas pelayanan publik perlu dijaga agar tidak terpengaruh oleh perubahan politik. Netralitas ASN mendukung lancarnya penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN RI, Drs. Haryono Dwi Putranto, M.Hum dalam pemaparannya menjelaskan bahwa ASN yang netral membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Ini menjamin bahwa kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu.

Beliau juga menegaskan bahwa netralitas ASN mencegah perlindungan yang berwenang dalam mendukung atau menghambat pihak politik tertentu selama proses pemilu. Netralitas ASN adalah landasan untuk menciptakan ketenangan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam konteks perubahan kebijakan yang mungkin terjadi setelah pemilu.

“Dengan bersikap netral, ASN memastikan bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak pemerintah”, ujar Haryono.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum berpendapat bahwa pentingnya pengamanan netralitas ASN selama pemilu adalah langkah penting untuk menjamin keutuhan proses demokrasi dan menjaga kestabilan daerah dan negara. Beliau sangat mendukung adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang digagas oleh BKN RI guna memastikan peran dan fungsi ASN yang netral dalam Pemilu 2024.

“Sebagai Pj. Wali Kota Bima yang ditugaskan mengawali suksesnya penyelenggaraan pemilu, tentunya harus taat terhadap koridor aturan yang telah ditentukan dimana setiap ASN diperintahkan oleh aturan untuk tidak berpihak dan memihak serta terbebas dari kepentingan politik tertentu,” tegas H. Mohammad Rum.

Tak hanya itu, Rakor juga menandai diluncurkannya sistem I-Mut yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja kinerja, menandai langkah progresif dalam mencapai tujuan birokrasi yang efisien dan responsif terhadap dinamika zaman.

Aplikasi I-Mut memiliki fungsi utama untuk mengintegrasikan dan mengintegrasikan proses invasi pegawai pemerintah. Meliputi pemantauan secara real-time, integrasi data pegawai, efisiensi proses pengobatan, peningkatan akuntabilitas, tanggung jawab yang lebih baik terhadap kebutuhan organisasi, dan penyediaan fasilitas pelaporan untuk evaluasi dan analisis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan manajemen penindasan pegawai dengan memanfaatkan integrasi teknologi.

(***)