Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH menerima Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (TPPD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Dr. H. Mukhtar, MH mengatakan, pada tahun lalu, Pemerintah Kota Bima terpilih menjadi salah satu penghargaan yang dianugerahi pembangunan daerah terbaik mewakili provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita semua berharap tahun ini dapat meraih prestasi yang lebih baik.

Ia menjelaskan, dari hasil penilaian dokumen PPD tahun 2024, Kota Bima meraih nilai tinggi pada beberapa indikator penilaian, antara lain, pertama, indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari rata-rata provinsi NTB, kedua, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, ketiga, transparansi dan akuntabilitas, keempat, tersedianya peta kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan terkait RPJMD dan RPJ, kelima, terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran.

Keenam sambungnya, tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024.

Delapan, tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional pembangunan dan pemerataan wilayah untuk mengurangi kesenjangan rencana kerja pemerintah 2024. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep tematik, holistik, integrativ dan spesial. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan prioritas program.

H. Mukhtar menambahkan, di sisi lain, kedepan ada beberapa indikator yang menjadi PR antara lain, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita, tingkat pembangunan terbuka dan jumlah kemiskinan serta ketimpangan.

Kurangnya pencapaian terhadap ketiga indikator tersebut dapat kita simulasikan karena belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah sehingga menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain serta kurangnya keterampilan masyarakat pencari kerja.

“Hal ini akan menjadi perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah kedepannya,” kata H. Mukhtar pada acara kunjungan tim penilai PPD provinsi NTB, di aula kantor Bappeda, Senin (5/2/2024).

“Saya mengapresiasi kinerja persngkat daerah, khususnya meliputi unsur pelayanan publik, perencanaan dan inovasi daerah, pengelolaan keuangan dan pengawasan, sosial, pendidikan dan kesehatan, kedepannya kita akan terus tingkatkan”. Pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. Adisan menyampaikan, pada hari ini sesuai dengan tahapan penghargaan PPD tahun 2024 saat ini memasuki tahapan penilaian kedua.

Adisan menuturkan, penghargaan pembangunan daerah ini dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, namun oleh Bappenas RI sejak tahun 2018 penghargaannya diubah menjadi PPD. Sejak saat itu sambungnya, pemerintah Kota Bima selalu ikut serta mengikuti ajang tersebut bersama Kota Mataram mewakili provinsi NTB pada tingkat nasional. “Insya Allah mudah-mudahan tahun ini besar harapan kami Kota Bima dapat mewakili provinsi NTB pada ajang PPD tingkat Nasional,” tutupnya.

(***)