Pj Wali Kota Bima mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri RI melalui Vicon. Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut membahas terkait upaya Pemerintah dalam memastikan kestabilan harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia. Senin 07 Oktober 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima tersebut, Pj Wali Kota Bima turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala BPS Kota Bima, Sekretaris Dinas Perhubungan, Inspektur Inspektorat, Kabag Ekonomi serta Kepala OPD yang mendapat Undangan.

Plt Sekjen Mendagri Tomsil Tohir dalam rapat pengengendalian Inflasi Daerah tersebut menyampaikan bahwa Laju inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 1,84% Angka tersebut masih relatif terkendali.

Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini menyampaikan bahwa tingkat deflasi komponen harga bergejolak pada bulan September 2024 adalah deflasi terdalam dibandingkan bulan September 2020-2023 dengan tingkat Deflasi sebesar 2,81%.

Adapun Komoditi penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di Indonesia tersebut di dominasi oleh Bawang Merah sd M1 Oktober 2024 naik sebesar 5,50% dibandingkan September 2024, Telur ayam ras naik sebesar 0,53% dibandingkan September, namun Cabai Rawit turun sebesar 3,24% .

Jika dilihat sepanjang tahun 2024, komponen harga bergejolak awalnya inflasi pada awal tahun, tertinggi pada Maret dan terus menurun hingga Juni 2024, kemudian deflasi pada Juli dan selanjutnya hingga September 2024, pola yang sama terjadi pada bahan makanan. Pada bulan September 2024 deflasi sebesar 1,93%. Sedangkan komponen energi pada bulan September 2024 juga mengalami deflasi sebesar 0,30% yang memicu penurunan harga BBM non subsidi.

Beliau juga menyampaikan secara nasional sejumlah kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH pada M1 Oktober 2024 lebih banyak dibandingkan Kab/Kota yang mengalami Peningkatan IPH. Namun jumlah Kab/Kota yang mengalami kenaikan IPH naik dari minggu sebelumnya.

Menangapi hal tersebut, Plt. Sekjen Mendagri menekankan pentingnya fokus pada langkah-langkah konkret untuk menurunkan harga bahan pokok yang naik.

“Kami menghimbau kepada Kota dan kabupaten yang mencatatkan kenaikan IPH yang diharapkan melakukan introspeksi dan evaluasi untuk mendorong kenaikan harga. Pemerintah pusat ingin agar pada minggu berikutnya, wilayah-wilayah ini tidak lagi tercatat dengan kenaikan IPH yang signifikan” Ujarnya

Dengan rakor ini, pemerintah pusat berharap harga barang dan jasa di seluruh Indonesia tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat.

(***)