Kota Bima, 14 Oktober 2024, hari ini rakor pengendalian inflasi di gelaran di Aula Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, kegiatan ini dipimpin oleh Dirjen Kemendagri, dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, dan lembaga terkait melalui zoom meeting di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu Walikota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, MH, menghadiri Vicon rakor pengendalian inflasi Daerah ini bertempat di Aula Parenta Kantor Walikota Bima, dan didampingi oleh Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kadis Koperindag, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Sosial , Kadis Perhubungan, Kadis PUPR, dan Kabag Ekonomi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan inflasi di tiap-tiap daerah pada Minggu ke-2 di bulan Oktober Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut, Dirjen Kemendagri menyampaikan bahwa ada tiga tipikal daerah yang menjadi fokus perhatian dalam rakor inflasi kali ini, yang pertama adalah daerah yang memiliki tingkat inflasi tinggi. Kedua, daerah yang mengalami kecendrungan peningkatan angka inflasinya, dan yang ketiga adalah daerah yang angka inflasinya rendah, ataupun deflasi, untuk itu Dirjen Kemendagri berharap agar dapat mewujudkan materi dalam rakor ini, harus memperhatikan hal ketiga di atas.

Menurut Dirjen Kemendagri bahwa perkembangan harga komoditi dalam bulan Oktober di Minggu pertama dan kedua, masih terlihat sama, mengalami kenaikan di beberapa daerah, di lihat dari harga komoditi yang memberikan andil terbesar seperti, minyak goreng, bawang merah, telur ayam ras, cabe rawit, dan bawang putih.

Bawang merah mengalami kenaikan harga. Pada Minggu pertama di 247 Kabupaten/Kota, sementara pada Minggu kedua naik menjadi 259 Kabupaten/Kota. Minyak goreng pun demikian, dari 136 Kabupaten/Kota, naik menjadi 154 Kabupaten/Kota sepanjang Minggu kedua pada bulan Oktober, begitupun juga telur ayam ras, dan seterusnya mengalami kenaikan.

Mengingat harga komoditi yang terus naik, Dirjen Kemendagri menghimbau kepada daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga, agar secepatnya hal ini dapat diatasi, serta mencari akar permasalahannya, sebagai sebuah solusi untuk bisa keluar dari harga komoditi yang terus naik.

Menurut Dirjen Kemendagri, bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan daerah-daerah yang memiliki kelebihan (surplus) komoditi.

Dalam kegiatan ini Dirut Kemendagri menerima beberapa laporan terkait harga komoditi di tiap-tiap daerah, dari beberapa lembaga terkait, antara lain dari Dirut Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Dirut Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, dan lain sebagainya.

Terakhir Dirjen Kemendagri berharap pada perangkat daerah terkait, dalam hal ini dinas yang membidangi urusan tanaman pangan dan perdagangan agar bisa mencermati, dan mendengarkan secara serius, serta Dirjen Kemendagri menekankan bahwa dari proksi inflasi yang dicatat melalui IPH Minggu ke-2 pada bulan Oktober, yaitu 5 komoditi di atas, seperti bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, cabe rawit, dan bawang putih, kelima komoditi ini perlu menjadi atensi utama bagi daerah-daerah yang mengalami kenaikan, karena ini menyebabkan akumulasi dalam perhitungan inflasi di daerah. Dan berharap dengan adanya rakor ini, daerah dapat lebih proaktif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dapat memicu inflasi.

(***)