Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima telah melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Kepala Badan BPS Tuti Juhaeti, S.ST., M.Si menjelaskan secara umum tujuan EPSS yaitu untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah, jelasnya.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) selanjutnya, yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan sektor statistikal di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

IPS di Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 mencapai nilai 2,44 dengan predikat “Cukup”. Nilai ini tidak berubah jika dibandingkan dengan Tahun 2023.  

Umumnya Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI), Aspek Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan dan Statistik Nasional   di Pemerintah Kota Bima telah mencapai predikat baik. 

“Terbukti dengan adanya berbagai kebijakan SDI seperti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bima Nomor 100.3.4/04.1/I/2024 Tentang Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Metadata Kegiatan Statistik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima,” jelasnya.

Selain itu terdapat website resmi Satu Data Kota Bima dan website seluruh organisasi perangkat daerah yang telah rutin melakukan diseminasi kegiatan maupun data statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kota Bima. 

Namun demikian beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik dalam EPSS ini antara lain;

1. Pemerintah Kota Bima perlu menetapkan peraturan pemerintah Kota Bima terkait Satu Data Kota Bima sebagai payung hukum penyelenggaraan SDI Kota Bima

2. Pemerintah Kota Bima perlu memaksimalkan peran Forum Satu Data dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Bima

3. Pemerintah Kota Bima perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Domain Satu Data Indonesia,   Kualitas Data, Proses Statistik Bisnis, Kelembagaaan dan Statistik Nasional, 

4. Pemerintah Kota Bima perlu menyusun Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan yang memunculkan kebutuhan SDM Statistik dan Bidang Manajemen Data. 

5. Pemerintah Kota Bima perlu memanfaatkan Big Data untuk menghasilkan data pendukung statistik dan perlu menetapkan prosedur baku yang mengikat dan diterapkan oleh seluruh produsen data dan walidata di Kota Bima

Menyanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH yang didampingi oleh Kadis Kominfotik Kota Bima Drs. H. Mahfud, M.Pd bertekad untuk tahun depan nilai IPS wajib masuk kategori baik.

“Karena Perwali terkait Satu Data telah ditanda tangani dan mendapatkan rekomendasi dari BPS langsung maka diharapkan Dinas Kominfotik mendapat nilai maksimal,” tegasnya H. Mukhtar. 

Selanjutnya Kepala BPS menyerahkan hasil penilaian IPS kepada Pj. Wali Kota Bima, lalu Kepala BPS melanjutkan koordinasi dan silaturrahim dengan Kepala Bappeda Kota Bima.

(***)