Pemerintah Kota Bima mengadakan rapat penting untuk membahas rincian indikator penilaian pelaksanaan tugas Penjabat Wali Kota Bima, yang di pimpin secara langsung oleh Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar MH, Bertempat di rang rapat Bappeda, Kamis 9 November 2023.

Dalam Rapat tersebut Sekda Kota Bima di Dampingi oleh Asisten 1, Kepala Bappeda, dan Kepala Bagian Pem Setda Kota Bima. Serta dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pemerintah Kota, dan pihak terkait lainnya.

Rapat ini bertujuan untuk menguraikan indikator penilaian yang akan digunakan untuk memancarkan kinerja jabatan Wali Kota Bima yang baru saja dilantik.

Jabatan Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum MT, yang dilantik pada tanggal 26 September 2023, telah diberi tugas penting untuk memimpin Kota Bima untuk sementara waktu. Dalam rapat hari ini, berbagai pihak sepakat untuk merumuskan indikator penilaian yang akan mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas jabatan Wali Kota.

H Mukhtar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran semua pihak dalam rapat tersebut, beliau mengajak semua peserta untuk berdiskusi dengan sungguh-sungguh, dan mengedepankan semangat kerjasama.

“Indikator penilaian yang akan kita bahas hari ini merupakan cerminan dari komitmen kita untuk menghadirkan perubahan positif dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat kepada. Mari kita evaluasi dengan cermat, ajukan pertanyaan yang dibutuhkan, dan berikan masukan-masukan yang konstruktif,” ungkapnya.

Penilaian indikator yang diusulkan mencakup berbagai aspek kinerja, termasuk: capaian kinerja aspek Pemerintahan, capaian kinerja aspek kemasyarakatan, dan capaian kinerja aspek Pembangunan.

Selain itu, indikator penilaian juga akan mencakup aspek-aspek lain yang dianggap penting untuk keberhasilan jabatan Wali Kota dalam melaksanakannya, terdapat 10 indikator prioritas Penjabat Wali Kota Bima, antara lain: Kesehatan, Stunting, Layannan Publik, Kemiskinan Ekstrem, Inflasi, BUMD, Penyerapan Anggaran, Perizinan, Kegiatan Unggulan dan terakhir mengatasi kemiskinan di Kota Bima.

Rapat ini diharapkan akan menjadi langkah awal dalam menyusun kerangka evaluasi yang akan digunakan dalam menilai kinerja pejabat Wali Kota Bima. Proses penilaian ini akan berlangsung selama masa jabatan Wali Kota dan akan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

(***)