Selasa, 14 November 2023, Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, mengadakan pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ir. Wahyu Sakti Trenggono, MM untuk membahas potensi kerjasama maritim dan pengelolaan potensi maritim.

Dalam pertemuan yang juga berlangsung di komplek Gedung DPR RI Senayan Jakarta, keduanya membahas inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan sektor perikanan dan kelautan di Kota Bima. Langkah-langkah strategi dibahas untuk memperkuat perekonomian lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor tersebut dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan di Kota Bima.

Dalam pertemuan singkat ini, H. Mohammad Rum masih didampingi oleh Dr. HM. Syafrudin, ST.,MM anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN yang merupakan wakil rakyat dari Dapil NTB I meliputi Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa.

Menteri KKP memberikan arahan kepada Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, untuk mengembangkan potensi maritim wilayah Kota Bima dengan fokus pada tiga aspek utama. Pertama, peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan melalui program penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pengawasan yang lebih ketat.

Kedua, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program pelatihan dan dukungan ekonomi. Ketiga, promosi pariwisata maritim untuk menarik investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat potensi ekonomi lokal.

hal. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, menyambut baik arahan Menteri KKP RI terkait kolaborasi pengelolaan potensi maritim Kota Bima. Beliau menyatakan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menggali potensi pariwisata maritim. 

hal. Wali Kota Bima, yang secara definitif masih menjabat Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB ini , dengan lugas menjelaskan kepada Menteri KKP RI bahwa Kota Bima memiliki potensi maritim yang mencakup beragam aspek. Pertama, kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, mencakup ikan laut, moluska, dan biota laut lainnya. Kedua, letak strategis geografis sebagai pelabuhan alam yang mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi laut yang merupakan penyangga Indonesia bagian barat dan bagina timur dalam hal ini NTT terutama Labuan Bajo dan kepulauan Sumba.

Ketiga, potensi pariwisata maritim dengan pantai yang indah, kehidupan bawah laut yang menarik, dan kegiatan rekreasi alam yang potensial. Keempat, peluang pengembangan industri kelautan, termasuk pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung lainnya. Semua potensi ini menjadi dasar untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

Keterlibatan penuh Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan sinergi yang positif dengan semua pihak termasuk instansi vertikal dan sektor swasta demi pembangunan berkelanjutan di sektor maritim adalah sesuatu yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini merupakan wujud hadirnya pemerintah ditengah masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan nelayan. tangkap serta pelaku pariwisata lokal, domestik maupun mancanegara", pungkas H. Mohammad Rum.

(***)