Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda KotaBima, Syarif Rustaman, S.Sos,. M.AP saat menjadi narasumber pada kegiatan literasi statistik yang digelar BPS, Rabu (24/09/2025). 

Pemerintah Kota Bima mengalokasikan untuk berbagai intervensi yang dilaksanakan di beberapa perangkat daerah, antara lain untuk:

???? Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. 

???? Penyediaan Air Bersih. 

???? Bantuan Pendidikan. 

???? Bantuan Sosial & Pangan Murah. 

Arah kebijakan pemerintah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem, yang menekankan tiga strategi utama: meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan beban pengeluaran, serta meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Namun, salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data yang akurat. Untuk itu, Bappeda Kota Bima bersama BPS mendorong implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran hingga tingkat kelurahan.

“Dengan data yang valid, intervensi pemerintah bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Kepala Bappeda.

Kegiatan literasi statistik ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perangkat daerah serta masyarakat luas mengenai pentingnya data dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bima. (***)